Omnibus Law RUU Cipta Kerja: Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Opini oleh:

Dr. Silverius Y. Soeharso, SPsi, SE, MM

 

Kita melihat salah satu kluster yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam omnibus law RUU Cipta Kerja ada pada sektor kehutanan. Fakta menunjukkan jika selama ini telah terjadi perusakan hutan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan atau pengusaha nakal, negara/pemerintah perlu mengatur dan mengendalikannya sebagaimana tertuang dalam UU 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sementara kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB masih tergolong amat kecil (0,92%, Bappenas 2017).

Pengelolaan hutan dan jasa lingkungan hidup sebagai salah satu sumber pertumbuhan “baru” masih bisa di-leverage. Salah satu kendala yang perlu diatasi adalah masih adanya disharmoni peraturan dan panjangnya prosedur perizinan lintas sektor termasuk peraturan pemerintah daerah yang masih berpikir “aku dan kami”, “silo” dan ‘selfish”.

Beberapa aturan pada sektor kehutanan melalui RUU Cipta Kerja ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hutan berfungsi untuk menopang kehidupan, menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat, serta menjadi sumber pertumbuhan yang masih dapat ditingkatkan kontribusinya guna menopang keberlanjutuan pembangunan nasional, yang manfaatnya untuk kita. “Kita”, artinya menyangkut kesejahteraan semua komponen masyarakat, baik komunitas, masyarakat adat, pengusaha UMKM, pengusaha besar, BUMN, BUMS, BUMD, BUMDES, Koperasi, serta semua yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan memiliki hak akses atau kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pengusahaan hutan.

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

RUU Omnbus Law Cipta Kerja khususnya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sangat berpihak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya dalam Raker KLHK di Jogja bulan Februari 2020 yang lalu. Kementerian LHK berkepentingan pada pembahasan RUU Cipta Kerja terutama pada pasal UU 41/1999, UU No. 32/2009, dan UU No. 18/2013. Bahwasannya RUU Cipta Kerja akan menjadi norma hukum yang menjadi pegangan bersama. Mengedepankan sanksi administrasi bukan berarti sanksi pidana hilang seketika. Persyaratan AMDAL pun tetap ada, khususnya bagi usaha yang beresiko tinggi. Jadi tidak benar bila dalam RUU Cipta Kerja ini, AMDAL dihapuskan.

Saat itu ditegaskan juga oleh Menteri Siti Nurbaya, dunia usaha dalam RUU Cipta Kerja ini, bukan berarti Swasta atau BUMN yang besar-besar saja. Rakyat yang menerima perhutanan sosial juga bagian dari dunia usaha meskipun skalanya UMKM. Penegakan hukum terhadap perusak lingkungan dan perusak hutan juga sangat jelas dan tegas tidak dihapus. Jadi tidak benar jika dikatakan RUU Cipta Kerja ini mengabaikan prinsip lingkungan dan pro pebisnis besar saja. Justru sebaliknya, RUU Cipta Kerja ini sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.

Melalui RUU Cipta Kerja ini, penyederhanaan regulasi melindungi semua elemen masyarakat, termasuk dunia usaha yang di dalamnya juga ada UMKM yang dapat dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat. Namun regulasi untuk kepentingan rakyat benar tidak boleh ribet tapi juga tidak boleh seenaknya, tetap ada aturan hukum yang mengikat.

RUU Cipta Kerja, khususnya bidang LHK justru merupakan bentuk kehadiran negara melindungi rakyat kecil, yaitu dengan menyederhanakan regulasi agar rakyat sekitar hutan bisa lebih sejahtera. Sekaligus memberikan kepastian penegakan hukum di bidang lingkungan dan kehutanan tetap berada pada koridor yang tepat dan berkeadilan untuk semua pemangku kepentingan.

Jadi semangat yang mendasari lahirnya RUU ini selain terkait pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menjadi skala prioritas pembangunan nasional, sekaligus juga menyejahterakan masyarakat (baca:adat). Memang dalam naskah akademik dijelaskan terjadi pergeseran fokus dari kemandirian menjadi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal itu merupakan respons antisipatif terhadap situasi ekonomi global yang semakin kompetitif dan adanya tuntutan ekonomis baik secara nasional maupun global.

Jika kita mengibaratkan pengelolaan hutan adalah sebuah sistem, maka sistem dalam pengelolaan hutan sangatlah kompleks. Banyak sekali komponen yang ada dalam pengelolaan hutan.

Di era orde baru pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan otomatis hanya didominasi oleh pemerintah pusat dan para pengusaha HPH. Sistem pemerintahan terpusat termasuk dalam pengelolaan hutan, membuat masyarakat sekitar hutan hanya bisa menjadi “penonton” di rumah sendiri.

Sistem pengelolaan hutan seperti Hutan Tanaman Rakyat, dan Perhutanan Sosial selain sebuah upaya dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan juga diharapkan masyarakat dapat mendapatkan manfaat dengan adanya sistem pengelolaan hutan tersebut. Sehingga masyarakat menjadi semakin termotivasi untuk dapat melestarikan keberadaan hutan tersebut.

Hutan adalah milik bersama yang seharusnya hasilnya pun dapat dinikmati oleh semua pihak terutama masyarakat sekitar. Masyarakat harus diberdayakan dalam tiap-tiap proses pengelolaan hutan sehingga masyarakat menjadi semakin “berdaya”.

Selain menjadi berdaya, keterlibatan masyarakat di dalam sistem pengelolaan hutan pun diharapkan akan semakin menyadarkan mereka bahwa hutan merupakan sesuatu yang mesti dijaga kelestariannya. Jadi hutan bukan hanya semata-mata dipandang dari segi ekonomi saja melainkan dari segi ekologi dan lingkungan. Menggunakan systems thinking sebagai sebuah perspektif dalam melihat dunia kehutanan (dan lingkungan hidup) pada dasarnya ialah usaha kita memahami dunia kehutanan sebagai sistem yang utuh. Semua elemen yang membentuk sistem itu dipercaya berhubungan.

Jika dalam konteks kehutanan itu sistem ialah satu aktor yang di dalamnya semua unsur dan elemen yang membentuk unit itu terinkorporasi secara utuh, dunia kehutanan harus dilihat dalam dimensi yang lengkap. Unsur-unsur pengelola hutan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/swasta, daerah, UMKM dan masyarakat (adat) merupakan suatu kesatuan saling berkelindan dan saling memengaruhi.

Ketika masyarakat adat mengalami kegagalan dalam mengusahakan hutan misalnya, itu tidak semata karena masalah pengusaha semata atau pemerintah pusat semata yang tidak responsif terhadap dan tidak mampu memahamkan kehutanan sebagai sebuah sistem penopang kehidupan manusia. Namun, harus dilihat dalam dimensi kesatuan unit dari sistem yang membungkusnya itu.

RUU Cipta Kerja: Memberdayakan Masyarakat Sekitar Hutan

Paradigma pengelolaan hutan pun berubah dari State Based Forestry menjadi Community Based Forestry. Perubahan paradigma pengelolaan hutan tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, masyarakat ikut dilibatkan dalam usaha pengelolaan hutan bukan sebagai pihak yang dikeluarkan atau dipinggirkan dari pengelolaan hutan.

Program-program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat ini diselenggarakan oleh banyak pihak seperti pihak pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi. Berbagai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hutan mulai dari Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat sampai dengan Hutan Sosial pun dikeluarkan.

Tujuan pemerintah tidak lain adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan untuk dapat terlibat dalam setiap pengelolaan hutan. Masyarakat diharapkan dapat menjadi “tuan rumah” dan bukan lagi sebagai pihak yang termarjinalkan. Dengan keterlibatan masyarakat ini diharapkan masyarakat akan merasa bertanggung jawab akan kelestarian hutan sehingga berusaha untuk menjaganya.

Dengan adanya Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat maupun Hutan Sosial, masyarakat dapat mendapatkan hasil dari pengelolaan hutan tersebut. Pola pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat ini diharapkan mampu merubah kondisi perekonomian masyarakat sekitar hutan menjadi lebih baik.

Berkaca dari sistem pengelolaan di masa lalu, sudah saatnya kita mencari sistem yang terbaik demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta hutan yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan bukanlah dominasi para elit seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para pengusaha. Masyarakat terutama yang berada di sekitar hutan merupakan pelaku utama dari pengelolaan hutan tersebut. Sudah saatnya masyarakat dilibatkan dan diberdayakan. Pemerintah baik pusat maupun Daerah sebagai pembuat regulasi hendaknya mengeluarkan regulasi pengelolaan hutan di mana masyarakat dapat ikut telibat di dalamnya.

RUU Cipta Kerja disusun dengan semangat memberdayakan masyarakat sekitar hutan turut berpartisipasi aktif dan progresif dalam mengusahakan hasil-hasil hutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

RUU Cipta Kerja: Transformasi Budaya Masyarakat Adat

Era teknologi digital, disrupsi dan internet of things saat ini telah memasuki relung-relung kehidupan suatu negara/bangsa, organisasi, pendidika, masyarakat sampai ke ruang-ruang pribadi seluruh warga dunia. Tak terkecuali masyarakat adat. Selain bertugas menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam memelihara agar tetap lestari dan mengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan maka masyarakat adat pun perlu mengubah paradigmanya juga. Dari yang bersifat pasif dan konservatif menuju ke progresif dan modern namun tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokalnya.

Masyarakat adat juga harus beradaptisi dengan perubahan lingkungan dan bersedia menstranformasi diri sendiri mengikuti perkembangan zaman bila ingin terus eksis dalam memelihara dan mengelola hutan. Implementasi perubahan paradigma itu salah satunya dapat diwujudkan melalui pembentukan wadah usaha bersama dalam bentuk Koperasi atau UMKM Kehutanan.

Mengapa masyarakat adat harus mempunyai UMKM? Jawabnya supaya mendapatkan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk bertumbuh dan berkembang dan dapat segera “naik kelas” menjadi pengusaha besar juga. Menurut Sekjen Kementerian LHK ada sekitar 25.000 desa di seluruh Indonesia yang jutaan masyarakatnya bergantung hidup dari usaha di sekitar dan dalam kawasan hutan. Jutaan rakyat ini harus diberi kepastian hukum dan berusaha, sehingga ekonomi kreatif bergerak menyejahterakan rakyat, dan hutan tetap lestari karena ada kendali dan pengawasan kepastian penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam konteks persaingan global dunia saat ini yang semakin kompeteitif dan kepentingan negara untuk menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi perlu juga mendapat dukungan dan apresiasi untuk kepentingan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Masyarakat adat juga diminta untuk mentransformasi kelembagaannya selain menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka menjaga kelestarian hutan juga termasuk bagaimana pengelolaan pengusahaan kawasan hutan secara profesional dan berkelanjutan dengan membentuk badan usaha UMKM yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat.

RUU Cipta Kerja sangat positif mendukung eksistensi UMKM, karena ke depan UMKM diharapkan menjadi ujung tombak perekonomian bangsa ini.

Terdapat kebijakan proteksi dan afirmasi yang diberikan pada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi selain kemudahan berusaha. Sedikitnya ada 6 poin kebijakan yang berpihak dan memberikan kemudahan berusaha yang disiapkan dalam RUU ini.

Pertama, kemudahan perizinan berusaha, yakni hanya satu tunggal: NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk semua jenis usaha, itupun hanya registrasi bukan izin. Sebelumnya, UMKM harus membuat PT, SIUP, TDP dan lain sebagainya;

Keua, soal akses pembiayaan. Selama ini UMKM terkendala masalah kolateral/jaminan berupa fixed asset. Dalam omnibus law, proses bisnis kegiatan usaha itu sendiri dapat dijadikan jaminan kredit perbankan;

Ketiga,UMKM diberi kemudahan bermitra dengan pengusaha besar. Jika dilihat dari keseimbangan memang seolah-olah lebih besar pihak pengusaha besar yang diuntungkan. Tapi realitas menunjukkan, UMKM yang berkembang umumnya yang bermitra dengan usaha besar karena mereka bisa masuk dalam sistem rantai pasok (supply chain) dari bahan baku, manajemen proses bisnis sampai ke pasar, jadi dari hulu ke hilir.

Keempat, bila masyarakat (adat) mampu mentransformasi dirinya ke dalam sistem ekonomi UMKM maka ada kebijakan afirmasi untuk kepastian penyerapan produksi hasil hutan karena belanja pemerintah harus mengutamakan produk UMKM termasuk di rest area di seluruh ruas jalan tol di Indonesia;

Kelima, pengelolaan terpadu, sentralisasi klaster, ini memungkinkan UMKM mendapatkan fasilitas khusus seperti kawasan ekonomi khusus bagi pengusaha besar. Karena banyakkemudahan logistik, juga fasilitas;

Keenam, saat ini dibutuhkan lebih dari 20 orang anggota untuk mendirikan koperasi, dengan RUU ini, cukup 3 (tiga) orang. Dalam hal manajemen operasionalnya, misalnya rapat anggota sekarang harus tatap muka nanti bisa online atau digital.

Dari enam poin manfaat bagi UMKM tersebut diharapkan bisa mengungkit percepatan pertumbuhan UMKM.

Dalam kerangka itu maka, paradigma pemberian izin usaha bergesar dari License Based Appoach menjadi Risk Based Approach (RBA). Bila dalam paradigma lama produk apa saja harus ada izin, maka dalam RUU Cipta Kerjahanya usaha yang berpotensi menimbulkan resiko tinggi saja yang perlu izin. Sementara yang beresiko rendah cukup hanya registrasi, dan berisiko sedang pemenuhan standar saja. RBA lebih fokus kepada jenis usaha ketimbang produk. Jadi tidak semua bidang dan skala usaha memerlukan izin. Hal ini penting untuk mempercepat prosedur perizinan, yang saat ini dinilai hyper regulation, dipermudah dan disederhanakan khususnya bagi sektor UMKM. RUU Cipta Kerja lebih menekankan pada pengawasan.

Dengan menerapkan konsep RBA, maka pelaksanaan penerbitan perizinan perusaha dapat lebih efektif dan sederhana. Pendekatan diubah dari yang berbasis license ke risk. Jadi bisa dipilah mana yang harus diawasi secara lebih ketat karena berisiko tinggi dan mana yang bisa tidak terlalu ketat karena berisiko rendah.Sehingga dapat dilayani secepat-cepatnya Kegiatan pengawasan pun menjadi lebih terstruktur, baik dari periode maupun substansi yang harus diawasi.

Alur analisa perizinan berusaha dengan RBA, pertama harus ditentukan kriteria risiko (dasar) yang berdasarkan faktor kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Kemudian dilakukan integrated risk assessment yang akan memunculkan tingkat risiko yang dimiliki usaha tersebut, terdiri atas risiko rendah, menengah rendah/menengah tinggi, dan tinggi.

Kalau usaha itu mempunyai risiko rendah, maka jenis perizinan berusahanya cukup NIB dan pengawasan tipe 1, sedangkan kalau risikonya menengah (rendah/tinggi) diperlukan NIB, sertifikat standar, dan pengawasannya tipe 2 dan 3, dan jika tingkat risiko tinggi diperlukan NIB, izin dan pengawasan tipe 4. Tipe pengawasanpun dibedakan oleh intensitas atau frekuensi pengawasan. Hal ini dilakukan atas pelaksanaan standar sektor dan standar Health, Safety and Environment (HSE).

Perlu diperhatikan disini adalah implementasinya. Pemerintah harus bisa memberi, mengontrol, dan memverifikasi. Karena, semakin dalam masuk ke RBA, akan lebih dalam lagi (keharusan) untuk verifikasi. Hal yang diverifikasi adalah sesuatu yang lebih berpotensi menimbulkan harm atau risk. Semakin banyak verifikasi, maka trust yang ditimbulkan (di kalangan pengusaha/konsumen) pun akan makin tinggi. Apabila suatu kegiatan usaha memiliki risiko rendah, maka jenis perizinan berusahanya cukup NIB dan pengawasan tipe 1, sedangkan kalau risikonya menengah maka diperlukan NIB, sertifikat standar, dan pengawasannya tipe 2 dan 3. Dan jika tingkat risiko tinggi diperlukan NIB, izin dan pengawasan tipe 4.

Oleh karena itu, ke depan pemerintah akan memberikan banyak ruang kepada investasi yang menyasar pada sektor-sektor padat karya sehingga investasi yang masuk bisa menyerap banyak lapangan kerja. Khusus untuk perusahaan UMKM yang berbasis risiko akan didorong untuk registrasi saja supaya lebih mudah memulai usaha.

Sampai di sini kita bisa melihat bahwa pengelolaan Kehutanan dan Lingkungan Hidup, harus dilihat dari berbagai aspek kehidupan manusia secara komptehensif, sistematis, holistik dan integral. Terkait penyusunan rancangan PP, Perpres, Permen, sampai Peraturan Raerah (Raperda) maka RUU Cipta Kerja sudah saatnya menjadi acuan sekaligus sebagai patokan untuk dijadikan ditetapkan dan diterapkan di semua lini. Mengingat sumber ekonomi dan kekayaan di negeri ini tidak lagi menjadi monopoli suatu kelompok semata, melainkan berasaskan kebersamaan dan kemerataan secara berkelanjutan.

Ada secercah harapan dengan hadirnya RUU Cipta Kerja ini terutama menghadapi tekanan ekonomi global pasca Covid-19 saat ini dan saat mendatang.

Sumber kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang. Dengan kata lain monopoli, tidak dapat dibenarkannamun fakta saat ini berlaku di dalam praktek-praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip pasal 33. “Kita” pun setuju jika pelaksanaan proses pembahaan RUU Cipta Kerja ini juga dikaji secara luas dan komprehensif salah satunya potensi celah peluang adanya praktik korupsi.

Namun membangun negeri yang luas ini, diperlukan paradigma baru semua komponen bangsa hendaknya tidak berfikir dan berorientasi “selfish” dan mengabaikan yang lain tetapi hendaklah saling bahu membahu, bergotong royong dan berkolaborasi. Munculnya berbagai persoalan nasional dan internasional, di mana tidak ada satu golongan yang mempunyai semua resources yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya sendiri: seperti pemanasan global, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, pangan, bencana alam, distribusi keadilan sampai pandemi Covid-19 yang melanda dunia, serta cara untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga diperlukan saling kerjasama lintas golongan, etnis/budaya, agama/kepercayaan, lintas budaya, lintas peradaban, lintas partai dan ideologi bahkan lintas negara.

Kolaborasi dengan semangat gotong royong, saling tenggang rasa, saling asah, asih dan asuh, dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa telah terbukti merupakan kunci keberhasilan bangsa ini, keluar dari segala persoalan bangsa. Siapapun yang gagal mengelola unity in diversity, yang hanya mengedepankan kepentingan golongannya sendiri niscaya alam semesta akan menghukumnya, karena ia telah menjadi part of the problem peradaban masa depan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan anak cucu kita.

Ketidakmampuan “Kita” untuk berkolaborasi terutama dalam persoalan kehutanan dan lingkungan hidup ini niscaya “pihak asing” dan “kaum opportunis” lagi yang akan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atas “ketidakcerdasan” kita dalam mengelola sumber kekayaan alam yang telah dianugerahkan sang maha pencipta kepada negara dan bangsa ini. Semoga hal itu tidak akan terjadi lagi.

 

Tentang Penulis:

Dr. Sonny Yoseph Soeharso, SPsi, SE, MM, lahir di Kotabumi, Lampung. 11 Oktober 1963. Menyelesaikan program doktor di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) dengan bidang peminatan Psikologi Politik, Psikologi Bisnis, Psikologi Industri & Organisasi, dan Manajemen SDM & Hubungan Industrial.

Mantan Ketua Pusat Studi Pancasila dan Mantan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila ini adalah juga alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 46, LEMHANAS RI. Selain berkhidmat sebagai pengajar tetap dan Dekan di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, ia juga pernah mengemban tugas sebagai Deputi Kepala Unit Kerja Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Bidang Pengendalian & Evaluasi. Saat ini ia juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

 

Catatan: isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis opini.

 

Bagikan opini ini melalui:

Tags: