Menyoal Proses Seleksi Direksi Dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

 

Opini Oleh:

Adhi Darmawan

(DEPENAS SBNI)

 

Sama dengan BPJS Kesehatan, jajaran direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan masa jabatannya berakhir pada tanggal 19 Februari 2021. Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk melalui Kepres Nomor 98/P 2020 tanggal 21 September 2020. Persyaratan untuk menjadi direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 81/2015.

Calon anggota dewan pengawas dari unsur pekerja diusulkan oleh pimpinan organisasi pekerja tingkat nasional yang memenuhi persyaratan keterwakilan dalam lembaga ketenagakerjaan yang bersifat tripartit. Dengan masuknya unsur ini, diharapkan aspirasi para pekerja itu sendiri dapat langsung terakomodir dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kini Panitia Seleksi telah rampung melaksanakan tugasnya sejak tanggal 15 Desember 2020 dengan memilih 14 calon jajaran direksi BPJS Kenegakerjaan, juga 14 Calon Dewan Pengawas BPJS Ketegakerjaan yang mewakili unsur pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur masyarakat. Masing-masing akan dipilih 7 orang menjadi direksi dan 7 orang sebagai dewan pengawas.

Direksi dan dewan pengawas dari unsur pemerintah dipilih oleh Presiden, sementara dari unsur masyarakat, pemberi kerja, pekerja dan tokoh masyarakat akan dipilih oleh anggota Komisi IX DPR RI.

 Masalah dan Tantangan

Calon dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya diisi orang baru, karena dewan pengawas incumbent banyak mencalonkan diri sebagai direksi, tetapi gagal. Ada incumbent dewan pengawas yang masih masuk menjadi calon dewan pengawas. Yang menarik ada calon dewan pengawas terpilih dari unsur pekerja tetapi merupakan direktur sebuah perusahaan, dan pernah menjadi caleg dari sebuah partai politik.

Kasus terpilihnya satu pengusaha sebagai calon dewan pengawas dari unsur pekerja ini memunculkan ketidak pastian dan keraguan dari publik akan keseriusan kita untuk memperbaiki BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, pembagian unsur yang terpilih dari pemerintah, unsur pekerja, unsur pemberi kerja, serta unsur masyarakat, adalah terkait kanal aspirasi dan kepentingan masing-masing unsur yang tentu berbeda.

Keberadaan direksi dan dewan pengawas yang terdiri dari semua unsur itu bertujuan agar semua aspirasi dan kepentingan semua unsur dapat terakomodir semuanya, sehingga dapat terumuskan program kerja yang tepat dan bermanfaat untuk segenap lapisan masyarakat khususnya para pekerja.

Kedua, kasus ini memunculkan keraguan pada kinerja panitia seleksi awal yang telah berjalan, baik pada netralitas panitia seleksi maupun pada kepastian penegakkan aturan dalam seleksi. Kenapa seorang pengusaha dari partai politik bisa menjadi calon dari unsur pekerja bisa diloloskan, ini penting dijawab mengingat tujuan dibebaskannya calon direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari partai politik bertujuan agar BPJS Ketenagakerjaan bisa bergerak profesional dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa intervensi kepentingan politik praksis.

Untuk bisa memilih orang tepat yang profesional dan dapat bekerja dengan jaya juang yang tinggi, harus dimulai dari kepastian proses seleksi untuk memilih orang yang tepat. Kecerdasan dan keahlian tidak bisa menjamin profesionalitas dan daya juang orang yang terpilih jika tidak memperhatikan unsur yang telah ditetapkan. Panitia seleksi, dari mulai seleksi administratif hingga wawancara harus bisa menjelaskan kasus ini secara terbuka.

Daya juang yang tinggi dari direksi dan dewan pengawas terpilih sangat dibutuhkan mengingat tantangan BPJS Ketenagakerjaan kedepan kian besar. Direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan kedepan akan bertugas menjalankan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki dana kelolaan sampai Rp 472,9 triliun.

Sebagai penyedia jaminan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, tentu kinerja BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat bermanfaat nyata bagi para pekerja, terutama dalam kemampuannya melakukan pengelolaan dana investasi.

Sejumlah tantangan BPJS Ketenagakerjaan kedepan di antaranya, pertama, berkaitan dengan cakupan kepesertaan. Karena pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan atau BP JAMSOSTEK harus dapat melakukan perluasan cakupan kepesertaan semesta untuk semua segmen.

Kedua, terkait dengan penyelenggaraan tiga program jaminan sosial. Kementerian Ketenagakerjaan menemukan banyaknya manfaat penyakit akibat kerja (PAK) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang tidak terbayar karena bersentuhan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketiga, banyak penarikan lebih awal atas manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT). Penarikan itu memang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 19/2015, tetapi implementasinya membuat kondisi proteksi para pekerja menjadi rentan.

Keempat, terkait pengembangan program. Harus mengembangkan program jaminan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi International Labor Organization [ILO] 102.

Kelima, terkait dengan harmonisasi regulasi jaminan sosial. Harmonisasi ini perlu memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jaminan sosial.

Keenam, perlu adanya penguatan kelembagaan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial. Adapun pengawasan BPJS Ketenagakerjaan dapat ditingkatkan demi pelaksanaan program jaminan sosial yang lebih baik.

Ketujuh, transformasi program yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri. (KP02).

Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis opini.

Tags: