Bang Sonny: Omnibus Law Cipta Kerja, Harapan Untuk Lebih Baik

 

Jakarta,- Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan RUU usulan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). RUU ini mulai dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sejak Selasa, 14 April 2020, dengan mengundang para menteri yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk membahasnya. Ada 11 menteri yang ditugaskan yakni Menko Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri ESDM, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri PUPR, dan Menteri Pertanian.

Rapat 14 April 2020 tersebut, dihadiri langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Ketenagakerjan Ida Fauziyah ke ruang rapat Baleg DPR RI.

Sejumlah peserta rapat lain, menghadiri rapat secara virtual dari tempat kediamannya masing-masing. Pembahasan dilakukan secara virtual.

Airlangga Hartarto menyebut RUU Cipta Kerja diperlukan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.Arahnya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD melalui upaya pemenuhan hak warga negara atas hak pekerjaan dan penghidupan layak. Melalui RUU Cipta Kerja akan tercipta lapangan kerja yang luas dan merata di tanah air, memberikan pelindungan bagi UMKM, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, hingga percepatan proyek strategis nasional dengan peningkatan ekosistem investasi.

Tujuan dirumuskannya RUU Cipta Kerja sebagaimana disampaikan Airlangga merupakan jawaban terkait perkembangan dewasa ini, di mana pemerintah menerima beban permasalahan bangsa yang tidak ringan, seperti beban hutang, jumlah orang miskin dan tingkat pengganguran terbuka yang masih tinggi. Data Bappenas 2019, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,29 persen dari 136 juta total angkatan kerja, sekitar 7,2 juta penganggur. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Ditambah dengan jumlah orang ter-PHK akibat pandemik Covid-19 jumlah pengganguran terbuka diperkirakan semakin meningkat tajam. Mereka ini semua membutuhkan lapangan pekerjaan,

Tanpa ada wabah pandemik Covid-19 ini, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,6 % sampai 7% untuk memungkinan penyerapan tenaga kerja baru mencapai 2,6 s/d 3 juta orang pertahun dan terbebas dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle incometrap). Data menunjukkan dalam 5 tahun terakhir ini rata-rata hanya menyerap 2 juta lapangan kerjaper tahun.Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dibutuhkan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang masih tinggi tadi. Omnibus law RUU Cipta Kerja adalah salah satu upaya untuk dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan akibat Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi nasional akan tertekan hingga 3% dari target 5,3% tahun 2020, bahkan bila tekanan ekonomi semakin berat bisa mencapai pertumbuhan negatif. Kementerian Keuangan juga mencatat total hutang pemerintah pusat hingga Januari 2020 sebesar Rp 4.817,5 triliun (estimasi kurs 1 USD Rp.13.693). Karena wabah Covid-19 ini kurs rupiah terhadap dolar AS melemah hingga Rp. 15.600 bisa dibayangkan berapa kenaikan hutang negeri ini. Ini akan ditanggung oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang hingga bertahun-tahun.Penciptaan kesempatan kerja terus didorong melalui investasi padat pekerja di sektor bernilai tambah tinggi dan sumber pertumbuhan baru, penumbuhan kewirauhsaan, peningkatan ekspor dan penguatan rantai pasok (supply chain).

Tujuan dari RUU Cipta Kerja untuk dapat meningkatkan investasi dan peningkatan jumlah lapangan kerja, menjawab keresahan beberapa pihak yang menolak keberadaan omnibuslaw RUU Cipta Kerja dimana mereka khawatir jika keberadaan RUU Cipta Kerja jika dibahas dan disahkan justru akan dapat menghilangkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada sektor ketenagakerjaan.

Dari 11 kluster pembahasan RUU Cipta Kerja, salah satu kluster yang ada, yakni kluster ketenagakerjaan mendapat penolakan yang keras dari serikat pekerja/serikat buruh. Rapat Baleg DPR RI dalam membahas omnibus law RUU Cipta Kerja tersebut berjalan dengan baik sekalipun beberapa fraksi meminta untuk dilakukan penundaan pembahasan hingga masa pandemi Covid-19 selesai.

Oposisi Biner  

Terkait adanya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja tersebut, Dr. Silverius Y. Soeharso, Pakar Psikologi dari Fakultas Psikologi, Universitas Pancasila, Jakarta, yang biasa dipanggil dengan Bang Sonny memiliki sudut pandang tersendiri. Bang Sonny melihat adanya upaya penolakkan tersebut sebagai kemunculan oposisi binner. Oposisi biner secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah sistem pemikiran yang berusaha membagi dunia ke dalam dua kategori yang berhubungan secara struktural dan sejatinya keduanya saling membutuhkan.

Menurut Bang Sonny, konsep oposisi biner mula-mula diteorisikan oleh ahli bahasa berkebangsaan perancis Ferdinand de Saussure lalu dipopulerkan oleh Claude Levi-Strauss. Bagi Strauss, opisisi biner adalah “the essence of sense making”: struktur yang mengatur sistem pemaknaan terhadap budaya dan dunia tempat kita hidup. Dalam struktur oposisi biner yang sempurna, segala sesuatu dimasukkan dalam kategori A maupun kategori B, “menolak” atau “mendukung” saja terhadap RUU Cipta Kerja. Padahal suatu kategori A tidak dapat eksis dengan sendirinya tanpa berhubungan secara struktural dengan kategori B. Kategori A masuk akal hanya karena ia bukan kategori B. Tanpa kategori B, tidak akan ada ikatan dengan kategori A, dan tidak ada kategori A.

Dengan pendekatan tersebut, maka sebetulnya antara yang mendukung dengan yang menolak RUU Cipta Kerja memiliki satu persamaan ikatan, yakni ikatan keinginan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di luar kategori ‘mendukung” atau ‘menolak’ tersebut. Yang mendukung adalah menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai ikhtiar untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang menolak juga memposisikan diri sebagai control jangan sampai RUU Cipta Kerja tersebut menghilangkan kesejahteraan masyarakat.

Pada titik ini maka yang perlu dilakukan adalah mengkaji dan mencermati, kemudian memberi masukkan mana saja aturan yang dapat menghilangkan kesejahteraan masyarakat, mana aturan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mengkaji hingga memberi masukkan mana saja aturan yang dapat menghilangkan dan mana aturan yang dapat meningkatkan, maka satu persamaan ikatan yang harus dibangun adalah mendukung agar pembahasan RUU ini bisa berjalan dengan baik di DPR RI.

(AD)

Tags: