Martin Manurung Sampaikan Kondisi dan Keluhan KUMKM ke Pemerintah

 

Jakarta,- Setelah mengadakan penyerapan aspirasi virtual terkait dampak virus corona (Covid-19) bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, menyampaikan temuan kegiatannya itu kepada pemerintah, dalam rapat di Komisi VI yang dipimpinnya, Rabu (22/4/2020).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual ini diikuti oleh empat Deputi Kementerian Koperasi dan UKM. Yaitu: Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Deputi Produksi dan Pemasaran, Deputi Sumber Daya Manusia, dan Deputi Pembiayaan Kementerian.

RDP juga diikuti oleh Direktur Utama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Kepada para pejabat eselon I tersebut, Martin menyampaikan bahwa kegiatan penyerapan aspirasinya menemukan delapan masalah yang saat ini dihadapi koperasi dan UMKM, dampak dari merebaknya Covid-19.

“Sebelumnya, saya mengadakan pilot project, di mana saya membuat satu program virtual kepada pelaku-pelaku UMKM, untuk bisa mengecek sejauh mereka sudah mendengar program Kementerian Koperasi dan UKM,” ucap Martin memulai penyampaian.

Dalam penjelasannya, Ketua DPP Partai NasDem itu menyampaikan, ada 40 pelaku koperasi dan UMKM dari berbagai daerah di Indonesia yang ikut dalam kegiatan penyerapan aspirasinya. Mereka menyampaikan kondisi terkini dan masalah yang dihadapinya.

Dalam catatan Martin, setidaknya ada delapan masalah yang saat ini dialami Koperasi dan UMKM, akibat merebaknya virus corona. Mereka, antara lain mengeluhkan tentang:
1. Permintaan/penjualan turun
2. Operasional/distribusi terhambat
3. Kesulitan bayar angsuran pinjaman bank
4. Kesulitan meminjam/menambah permodalan
5. Harga turun drastis
6. Harga bahan baku naik
7. Kesulitan daftar program pemerintah melalui web/aplikasi online
8. Kesulitan membayar tagihan langganan internet

Kedelapan temuan itu menurut Martin merupakan kondisi umum yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM di seluruh daerah. Ia berharap pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, segera membuat program untuk mengatasinya, guna menyelamatkan usaha-usaha masyarakat.

“Ini harus kita mulai agar terjadi sinergi antara wakil rakyat dengan para mitra kerja atau pemerintah,” pungkasnya. (Darwis Damanik, KP02).

Bagikan kabar ini melalui: