Data Bansos Jadi Sorotan, Selly Andriany Gantina: Covid Ini Titik Balik Untuk Integrasi Data Sosial

 

Jakarta,- Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT, dan Deputi Kelembagaan Kemenpan RB, Senin (22 Juni 2020). Dalam RPD tersebut Komisi VIII meminta penjelasan terkait data bantuan social (bansos) yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina menyebut, dalam RDP tersebut akhirnya diketahui bahwa ada kendala terkait data Bansos.

“Saat RDP terbuka juga akhirnya, bahwa ada kendala teknis dan kendala non-teknis. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini prinsipnya sudah jalan, sudah bagus konsepnya. Namun aplikasi di lapangan masih semrawut. Ini yang jadi concern kita” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

“Jadi ada kendala soal bagaimana proses pemutakhiran data ini berlangsung. Tumpuannya kan pemerintah daerah. Ternyata tidak semua pemda memiliki kemampuan yang sama untuk lakukan proses pemutakhiran data. Untuk itu perlu ada intervensi langsung. Tujuannya ya biar data sosial ini prudent, biar terpercaya,” katanya.

Selly juga menyebut bahwa ada beberapa pihak yang musti bersinergi bersama untuk hasilkan data sosial yang terpercaya.

“Kementerian Sosial punya instrumen untuk mendata lewat DTKS. Kementerian lain juga ada data lewat instrumen masing-masing. Seharusnya sinergi saja, jangan ada ego sektoral. Covid ini harus jadi titik balik integrasi data. Ada data yang jelas, terpercaya, up to date. Pemerintah lakukan fungsi sinergi ini dengan baik dong. Data sosial kemiskinan begini kan bukan deretan angka, ini itu data hidup matinya rakyat. Jangan memunggungi realita lapangan. Kalau datanya saja masih bermasalah, ya turunan programnya juga pasti jadi masalah. Jangan pelihara terus lingkaran kesalahan kayak begini,” tegas Selly.

“Kami terima banyak masukan dari masyarakat. Sampai ke teknis lapangan bahkan. Kalau memang regulasinya dirasa terlalu berbelit-belit, kami terbuka untuk mengkaji ulang payung hukumnya. Urusan hajat hidup rakyat ini harus jelas, cepat, dan tuntas. Ini gak sepele lho, karena rentan jadi masalah di masyarakat,” pungkasnya. (KP02, Her)

Bagikan kabar ini melalui:

Tags: