Willy Aditya: Kita Pemilik Pancasila

 

Sampang, Jawa Timur,- Kegaduhan pengusulan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila bukan hanya terjadi di pusat-pusat kekuasaan. Keriuhan tentang akan dicabutnya Tap MPR Pelarangan PKI dan Penyebaran Ajaran Komunisme juga terdengar di masyarakat Sampang. Isu tentang Pancasila akan diperas menjadi trisila dan ekasila juga menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini terkuak dalam dialog sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama anggota MPR RI, Willy Aditya, Sabtu (22/08/2020).

Dalam kesempatan itu, Anggota MPR Fraksi NasDem, Willy Aditya, menjelaskan bahwa niatan awal membuat UU Haluan Ideologi Pancasila sebenarnya bagus. Menurutnya tantangan-tantangan yang dihadapi Pancasila dalam 10 tahun terakhir memang membuat pengusul merasa perlu menetapkan Haluan Ideologi Pancasila. Walau demikian dia menegaskan bahwa rencana usulan itu masih dapat didialogkan.

“Kita ini yang sudah beranakpinak ke atas dan ke bawah adalah sumber Pancasila. Kita pemilik Pancasila. Wajar jika kita semua terlibat dalam dialog yang akan menentukan nilai-nilai yang akan menjadi perekat kita bersama,” ucapnya.

Lebih jauh Politisi NasDem ini mengatakan, sebagaimana Soekarno mengambil nilai Pancasila dari peri kehidupan nusantara. Pemerintah juga semestinya mengambil nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sebelum memformulasikannya menjadi undang-undang Haluan Ideologi resmi negara. Willy menyayangkan kurangnya dialog yang terbangun antara pengusul RUU HIP dan masyarakat umum sebelum diajukan.

“Kalau dialog terus diselenggarakan, tentu kejadiannya akan berbeda. Apa yang dikhawatirkan publik sebenarnya bisa dijawab lewat forum-forum dialog. Pancasila itu bukan hal yang tabu kita diskusikan,” ujarnya.

Willy menegaskan bahwa isu-isu seputar pengusulan RUU HIP sebenarnya terjadi karena kurangnya dialog. Sehingga publik menduga-duga kesegala arah yang tidak jelas juntrungannya. Isu yang demikian kemudian di pertajam oleh suasana paska pilpres yang hangatnya ternyata belum selesai di masyarakat.

“Kekhawatiran masyarakat terhadap naskah RUU HIP itu karena rasa cinta terhadap apa yang menjadi keyakinannya. Jadi, pengusul RUU ini harusnya terbuka terhadap perdebatan publik. Kita semua pemilik Pancasila perlu terlibat,” pungkasnya. (KP02).

Tags: